Artikel

  Y 1.png Bangka Belitung memiliki ketergantungan ternak dan saprodinya dari luar. Tuntutan akan ketersediaan pangan khususnya produk peternakan (daging sapi, unggas dan telur) mutlak harus dipenuhi. Pakan/ bahan pakan unggas masih didatangkan dari luar Bangka Belitung sehingga ketersediaan dan harga sangat tergantung dari pasokan luar. Disisi lain biaya pakan merupakan cost yang terbesar dalam usaha peternakan, bahkan dapat mencapai 80% dari total biaya produksi. Dengan tingginya harga pakan yang menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh peternak, apalagi tanpa diiringi dengan peningkatan nilai jual hasil pertaniannya. Jagung merupakan salah satu sumber bahan ternak khususnya unggas. Permasalahan ketersediaan jagung untuk pakan ternak secara nasional juga dirasakan oleh petani peternak di Bangka Belitung. Informasi dari salah satu Poultry Shop di Bangka Belitung , Acun Aquarium  pada awal tahun 2019 kemarin mengeluhkan langkanya jagung untuk pakan ternak sehingga harganya menjadi mahal. Di tingkat grosir dijual pada harga Rp.8.500/kg sehingga ditingkat peternak sampai di harga Rp. 9000,- per kilo. Jagung tersebut di datangkan dari Sumatera Selatan. Kondisi tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah dan petani di Bangka Belitung.  Berdasarkan data Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, luas tanam jagung khususnya yang mendapat pendanaan dari APBN TA 2018 yang sudah ditanam sampai Desember 2018 seluas. 2343,1 HA, namun sampai saat ini yang sudah panen seluas 55,2 HA dengan produktivitas rata –rata 6 ton/ha. Dengan harga ditingkat petani berkisar Rp.6000 - Rp.6.500 per kilogram pipilan kering.  Jenis jagung yang ditanam adalah jenis hibdrida Varietas  Pertiwi 2, Pertiwi 3 dan Nakula Sadewa dan jenis  komposit Varietas Bima. Jenis ini merupakan jagung yang dimanfaatkan untuk ternak khususnya unggas. Jenis jagung hibrida dan komposit ini  cocok untuk ditanam di Bangka Belitung. Kondisi di atas menyemangati  petani untuk menanam jagung, diantaranya petani di  Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru kabupaten Bangka Tengah, yang telah panen pada tanggal 19 Februari 2019 yang lalu. Walaupun bukan sebagai sentra produksi jagung, luas tanam dari waktu ke waktu di desa ini  mengalami peningkatan. Luas tanam di Desa Air Mesu Timur ini  22,5 Hektar dengan luas yang sedang panen 7 Hektar dengan produktivitas 6 ton per hektar. Peluang pemasaran jagung ini, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, tetapi juga dapat dikirimkan keluar Bangka Belitung. Malah kedepannya  tidak menutup kemungkinan di bangunkannya pabrik pakan skala kecil yang dapat memenuhi kebutuhan lokal. Namun ini memerlukan pengkajian dan komitmen baik dari pemerintah, petani dan swasta. Selain jagung yang sudah dipipil, potensi pemanfaatan jerami jagung (batang dan daunya) dapat juga dijadikan sumber pakan ternak ruminansia khususnya sapi. Dengan pemberian secara segar maupun pengolahan sederhana seperti silase dan hay sudah dapat memenuhi kebutuhan hijauan untuk ternak tersebut. Selain itu kompos yang dihasilkan ternak dapat dimanfaatkan sebagai bahan komppos untuk pupuk organik yang dibutuhkan oleh tanaman jagung sehingga dapat biaya operasional petani. Dengan integrasi ternak – tanaman ini dapat meningkatkan produktivitas lahan, penambahan pendapatan bagi petani peternak.. Jaya Petani Peternak Bangka Belitung.

Proses perencanaan pembangunan nasional dan proses penganggaran merupakan dua hal yang secara teori seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam banyak praktik di negara lain, fungsi perencanaan dan penganggaran berada di satu lembaga sehingga tidak diperlukan mekanisme konsolidasi dan koordinasi antara kedua fungsi tersebut. Namun, untuk konteks Pemerintah Republik Indonesia, hal tersebut menjadi berbeda karena hingga saat ini melakukan fungsi perencanaan dan fungsi penganggarannya dilakukan melalui dua institusi berbeda dengan tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dasar hukum yang melandasi adalah Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pengganti GBHN. Meskipun dilaksanakan oleh dua kementerian yang berbeda, akan tetapi keduanya tetap berjalan bersamaan dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Dengan dilaksanakannya proses perencanaan dan proses penganggaran oleh dua institusi yang berbeda akan muncul inefisiensi dalam pelaksanaannya, hal tersebut disebabkan dasar hukum yang berbeda antara keduanya sehingga perencanaan dan penganggaran pun kerap berjalan sendiri-sendiri. Akibat inefisiensi tersebut iterjadi suatu inkonsistensi pelaksanaan yaitu ketidaksinkronan antara perencanaan dengan penganggaran. Hal ini menjadi masalah yang penting karena sebaik apapun program yang dibuat, jika tanpa ada anggaran, maka tujuan program tersebut tidak akan tercapai dengan baik.  Selain itu, ada grey area antara Dirjen Anggaran (Kementerian Keuangan) dengan proses perencanaan (Bappenas) dikarenakan ketika sudah masuk persiapan penganggaran dan pembahasan anggaran, perencanaan tidak menjadi terlalu terlihat lagi. Padahal perencanaan yang baik seharusnya tidak terhenti hanya pada saat penyiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tetapi sampai pada pengendalian dari perencanaan kegiatan yang sudah dianggarkan tersebut. Peraturan Presiden (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) dibentuk sebagai tindakan/solusi pemerintah untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas antara Kementerian Keuangan dengan Bappenas atau dengan kata lain untuk menjembatani antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, PP Nomor 17 Tahun 2017 juga berfungsi untuk menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan yang mempunyai pendekatan money follow program dan HITS (holistik, integratif, tematik dan spasial). Money follow program adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Presiden. Tujuan dari pelaksanaan money follow program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas (PP Nomor 17 Tahun 2017). Holistik, integratif, tematik dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Yang dimaksud dengan holistik adalah penjabaran tematik program Presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Spasial adalah penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah (PP Nomor 17 Tahun 2017). Pada dasarnya PP No. 17 Tahun 2017 mengatur tahapan penganggaran dalam APBN. Namun, PP tersebut lebih memperjelas posisi, fungsi, dan kewenangan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam pembangunan nasional. Hal-hal pokok dalam PP No. 17 Tahun 2017 terkait dengan pemerintah daerah, disajikan sebagai berikut : Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) (Pasal 3); Untuk tahapan tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga harus dilakukan dengan mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya (Pasal 8); Penyusunan pagu indikatif, PP mengatur bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan rencana Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, lokasi dan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) beserta indikasi pendanaannya kepada Menteri Keuangan. lalu Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka penyusunan rancangan pagu indikatif kementerian/lembaga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11. Koordinasi antara Bappenas dan Kemenkeu juga diatur dalam penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif K/L dan dijelaskan didalam Pasal 14. Untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja K/L), paling sedikit memuat kebijakan, program, kegiatan, Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota. Penetapan RKP dan Pagu Anggaran K/L diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 22. Intinya, penetapan RKP dan pagu anggaran K/L dilakukan dengan cara pemutakhiran ketersediaan anggaran berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR hingga ahkhirnya dilaporkan kepada Presiden. Perubahan DIPA dan APBN diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32. PP mengatur pengendalian, pemantauan dan pelaporan yang dijelaskan dalam Pasal 33. Pemerintah juga mengatur mengenai sistem informasi perencanaan dan penganggaran (Pasal 34); PP 17/2017 juga menghapus beberapa peraturan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405). Berdasarkan hal-hal pokok diatas perubahan kebijakan yang signifikan dalam PP No. 17 Tahun 2017 adalah pengendalian perencanaan dalam rangka mencapai prioritas nasional. Untuk pencapaian sasaran pokok, PP tersebut mencakup pengendalian prioritas pembangunan nasional, integrasi pendanaan pusat dan daerah, penyusunan resource envelope dalam penganggaran, penyusunan pagu dan proses penyusunan RKP. Dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 tersebut hubungan antara pusat dengan daerah lebih ditajamkan lagi bentuk sinkronisasinya, terutama terkait dengan dukungan prioritas nasional yang dipastikan sampai dengan satuan level proyek. Selain itu, PP tersebut juga lebih menajamkan integrasi pendanaan antara pusat dan daerah serta memperjelas pembagian peran. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempersiapkan pelaksanaan dan menyinergikan capaian prioritas sasaran nasional dengan program-program pembangunan daerah serta melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait rencana pelaksanaan. Proses koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait perencanaan dijelaskan melalui Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang memuat tentang pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Diharapkan dari rapat koordinasi tersebut akan menghasilkan suatu kesepakatan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait rencana target capaian sasaran, program pembangunan nasional/daerah dan faktor pendorong serta penghambat untuk pencapaian target sasaran tersebut. Menyikapi PP No. 17 Tahun 2017 yang merubah sistem penganggaran dari money follows function menjadi money follows program, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan bantuan asistensi dari Kementerian PAN-RB mulai melakukan penyusunan bagan alur cascade yang menurunkan visi-misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 sampai level program yang mendukung visi dan fokus pada prioritas sasaran. Selain daripada itu, sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah mulai menggunakan sistem aplikasi yang melaraskan antara proses perencanaan dengan proses pengganggaran melalui sistem aplikasi SIMDA. SIMDA merupakan sistem yang menyatukan antara perencanaan melalui aplikasi SIMDA Perencanaan dengan penganggaran melalui SIMDA Keuangan, selanjutnya juga akan mulai diperkenalkan SIMDA Evaluasi untuk membuat seluruh proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang selaras. Pada akhirnya, PP No.17 Tahun 2017 adalah suatu alat yang harus dipergunakan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan suatu pembangunan yang baik dan berkelanjutan melalui sinkronisasi yang selaras antara perencanaan dan penganggarannya.   Daftar Pustaka Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta. Hukum Online. 2017. Ringkasan PP 17/2017. https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5940ecbcc9852/ini-ringkasan-pp-17-2017. Diakses 26 Oktober 2017. Brodjonegoro, Bambang. 2017. Dampak PP No.17 Tahun 2017 terhadap perencanaan di Pusat dan Daerah. Simpul Perencana Vol. 31. Hamengkubuwono X, Sultan. S. 2017. Menajamkan Integrasi Perencanaan dan Pendanaan Pusat dan Daerah. Simpul Perencana Vol. 31.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.010/12/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, maka Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun Anggaran 2018 sebagai kelanjutan tahun 2017. Adapun target UPSUS SIWAB yang ditetapkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebanyak 1.050 ekor akseptor. Program upaya khusus peningkatan  populasi sapi dan kerbau (UPSUS SIWAB) merupakan  kegiatan yang terintegrasi  melalui sistem managemen reproduksi yang terdapat beberapa aspek yang harus diterapkan didalamnya termasuk pemenuhan  hijauan  pakan  ternak  (HPT)  berkualitas  dan penambahan  pakan  konsentrat. Defisiensi nutrisi dapat menyebabkan hipofungsi (penurunan kinerja) organ. Salah satu gangguan reproduksi yang  dapat terjadi pada indukan sapi betina adalah hipofungsi ovary. Hipofungsi ovary merupakan suatu keadaan terjadnya penurunan fungsi ovarium akibat jumlah Follicle Simulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH). Hipofungsi ovary tidak lepas dari kelainan yang terjadi pada kelenjar hipofise anterior sebagai penghasil FSH dan LH. Hipofungsi ovarium disebabkan oleh terjadinya kekurangan nutrisi yng mempengaruhi fungsi hipofise anterior, sehingga produksi dan sekresi hormon FSH dan LH menjadi rendah dan kemudian menyebabkan ovarium tidak berkembang. Pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat yang berkualitas merupakan salah satu upaya perlakuan yang ditujukan untuk perbaikan sistem reproduksi ternak yang mengalami gangguan reproduksi akibat kekurangan nutrisi serta memperkuat jaringan reproduksi yang sudah baik pada ternak sapi bunting sampai dengan melahirkan sehingga akan menghasilkan bibit ternak yang berkualitas baik. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat memulihkan sistem reproduksi ternak indukan sehingga memiliki produktivitas yang baik untuk mempercepat peningkatan populasi ternak.  Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui anggaran APBN TA. 2018 melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan pakan bagi ternak yang mengalami gangguan reproduksi (Hypofungsi) dalam Mendukung Upsus Siwab Tahun 2018 yaitu berupa pakan pollard sebanyak 60 kg per ekor. Target UPSUS SIWAB tahun 2018 sebagai berikut : target IB sebanyak 1050 ekor, target kebuntingan sebanyak 735 ekor, target kelahiran sebanyak  588 ekor, dan target gangrep sebanyak 300 ekor. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memulihkan sistem reproduksi ternak indukan yang mengalami gangguan reproduksi (diutamakan hypofungsi) sehingga memiliki produktivitas yang baik, tetap menjadi indukan yang produktif dengan masa calving interval yang pendek sehingga mempercepat peningkatan populasi ternak. Tahap yang dilakukan pertama kali adalah melaksanakan pengadaaan pakan tersebut di OPD melalui proses pengadaan yang melibatkan pihak ke 3. Selanjutnya pakan konsentrat yang sudah tersedia dilakukan pendistribusian kepada ternak sapi yang mengalami gangguan reproduksi bedasarkan data dari isikhnas. Pendistribusian pakan selanjutnya dilakukan langsung ke peternak dengan pengawalan tim teknis kabupaten, sesuai dengan data isikhnas dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan. Sumber dana untuk kegiatan Penyaluran pakan Tahun 2018 ini dialokasikan dalam  APBN Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran bantuan pakan konsentrat : Proses pengajuan dan penyaluran bantuan pakan konsentrat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Peternak calon penerima bantuan pakan konsentrat telah terdata di dalam Isikhnas. Ternak yang akan menerima bantuan pakan konsentrat adalah ternak yang mengalami gangguan reproduksi dan diutamakan hypofungsi. Pemeriksaan gangguan reproduksi oleh dokter hewan yang berwenang. Tim Propinsi mendistribusikan pakan ke peternak dengan pengawalan dan pendampingan tim teknis kabupaten sesuai dengan data isikhnas yang telah direkap oleh provinsi. Peternak menandatangani daftar penerimaan barang dan diketahui oleh petugas kabupaten selanjutnya disampaikan ke Propinsi. Tim gangrep harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengaruh/dampak pemberian konsentrat dan selanjutnya melaporkan kembali ke provinsi. Ternak yang sehat salah satunya ditandai dengan birahi kembali. GAMBAR.jpg

Penyelenggaraan Penyerahan Hadiah Lomba Kelompok Peternak Tingkat Provinsi, Gebyar SIWAB, Pencanangan Pelaksanaan Gembira (Gerakan Menanam Indigofera) dan Serangkaian Kegiatan Lainnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 10 November 2017 mulai pukul 07.30 WIB hingga siang hari bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan Nasional bersama dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di UPTD Balai Benih/Bibit Pertanian Pelempang. Adapun rangkaian acara tersebut adalah : Rembug Tani Penyerahan Ternak Sapi Kegiatan Pengembangan Populasi Sapi Potong Tahun 2017 dan sarana penunjang (Hijauan Pakan Ternak, Shredder, Motor Roda Tiga dan Biogas) Penyerahan Hasil Lomba Kelompok Peternak Tahun 2017 Show Ternak Hasil IB Pencanangan Pelaksanaan Gembira (Gerakan Menanam Indigofera) Gelar Teknologi Peternakan Asah terampil untuk Kelompok Ternak Rembug Tani bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadiri oleh ratusan petani/peternak beserta PPL di Bangka Belitung. Acara ini berlangsung sekitar satu jam dan dilanjutkan dengan acara penyerahan Penyerahan Ternak Sapi Kegiatan Pengembangan Populasi Sapi Potong Tahun 2017 dan sarana penunjang (Hijauan Pakan Ternak, Shredder, Motor Roda Tiga dan Biogas). Pada Tahun 2017, Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kegiatan Pengembangan Populasi Sapi Potong APBN Tahun 2017 menyalurkan bantuan sapi indukan sebanyak 60 ekor ke tiga kelompok tani masing – masing 20 ekor yaitu kelompok Hidup Makmur Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar, Kelompok Lembu Sora Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam, dan Kelompok Citra Lestari Desa Panca Tunggal Kecamatan Pulau Besar. Sarana penunjang (Hijauan Pakan Ternak) diberikan dalam bentuk bibit rumput dan legume (benih) melalui kegiatan Gerbang Patas (Kegiatan Pebnanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas) di 6 kelompok di Kabupaten Bangka Tengah (Kelompok Nadi Lestari dan Kelompok sejahtera), Kabupaten Bnagka Barat (Gapoktan Puput dan Kelompok Maju Bersama), Kabupaten Bangka (Kelompok Lembu Sora) dan Kelompok Citra Lestari di Kabupaten Bangka Selatan Shredder sebanyak 6 unit diberikan kepada : 2 unit di Kabupaten Bnagka Tengah ( Kelompok Saling Gumilang Desa Lubuk Lingkuk Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dan Kelompok Hidup Makmur Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, 2 unit di kabupaten Bangka Barat (Gapoktan Puput Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat dan Kelompok Maju Bersama Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, serta 2 unit di Kabupaten Belitung Timur (Ke;lompok Libut Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dan Kelompok Gembala Persada Desa Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan Kendaraan Roda Tiga sebanyak 3 unit diberikan ke Kelompok Saling Gumilang Desa Lubuk Lingkuk Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Kelompok Maju Bersama Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan Kelompok Gembala Persada Desa Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur. Bantuan Fasilitasi Peralatan Biogas, Biourin dan Kompos diberikan pada 3 kelompok penerima yaitu Kelompok Bina karya Bhakti desa Air Gantang Kec. Prit Tiga Kabupaten Bangka Barat, Gapoktan Fajar Tani Desa Fajar Indah Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan, dan Kelompok Jurai sekaput Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur. Acara dilanjutkan dengan penyerahan hadiah Lomba Kelompok  peternak, berupa tropi, Bingkisan dan Tanda Penghargaan yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dengan peraih Juara I adalah kelompok Tunas Baru desa Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, Juara II diberikan kelompok Harapan Jaya desa Fajar Indah Kec. Pulau Besar Kab. Bangka selatan dan Juara III Kelompok Lembu Sora Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam Kab. Bangka. Dalam pelaksanaan Gebyar Siwab ini, beberapa ternak hasil IB diikutkan pada acara show ternak hasil IB. Maka usai Penyerahan hadiah lomba, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau Lokasi Show Ternak Hasil IB. Jumlah Ternak yang diikutsertakan pada show ternak hasil IB ini berjumlah 17 ekor. Gubernur Bangka Belitung selanjutnya menuju Lokasi Pencanangan Gembira (Gerakan Menanam Indigofera) untuk melakukan penanaman secara simbolis tanaman indigofera bersama dengan Bupati Kepala BPTP, Kepala Disperindag atau yang mewakili. Gambaran Umum tentang tanaman Indigofera ini sebagai berikut. Legum indigofera kaya akan nitrogen,fosfor dan kalsium. Bahkan leguminosa indigofera memiliki kandungan protein yang tinggi,namun rendah kandungan seratnya. Keunggulan tanaman indigofera ini toleran terhadap musim kering, genangan air dan tahan terhadap salinitas. Hasil riset menunjukan penggunaan kombinasi pakan rumput gajah dan indigofera dengan kombinasi 70:30 maka tidak diperlukan lagi tambahan konsentrat.Dengan kombinasi pakan hijauan tersebut kebutuhan gizi sapi indukan produktif akan terpenuhi. Adapun dari penggunaan tanaman indigofera sebagai penambah nutrisi ini, biaya pakan terpangkas hampir 50%. Sebagai salah satu sumber pakan ternak, indigofera dapat dipanen dalam waktu sekitar enam bulan. Namun, selanjutnya dapat dilakukan setiap 40 hari dan seterusnya berumur puncak hingga empat tahun. Efisiensi luas lahan pun juga diperoleh peternak. Jika lahan seluas 1 ha,ditanami pakan rumput hanya cukup untuk dikonsumsi 1 ekor sapi. Sementara, tanaman indigofera seluas 1 ha dapat mengisi kebutuhan pakan 10 ekor. Usai melakukan kegiatan ini, kemudian Gubernur Bangka Belitung meninjau Gelar Teknologi di stand - stand Provinsi dan Kabupaten yang menggelar berbagai sarana prasarana mendukung kegiatan IB, teknologi dibidang pertanian dan peternakan produk yang dihasilkan oleh kelompok peternak seperti biourin, kompos, sate kelinci, serta keikutsertaan gelar teknologi dari BPTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Bangka Botanical Garden. Acara selanjutnya adalah asah terampil yang diikuti peserta dari masing – masing Kabupaten sebanyak 2 orang peserta. Adapun pemenang Lomba Asah terampil yaitu Juara I diraih Kelompok Paoh dari Kota Pangkalpinang, Juara II diraih Kelompok Jaya Makmur dari Bangka Barat serta Juara II diraih oleh Kelompok Lembu Sora dari Kabupaten Bangka yang masing – masing berhak menerima thropi dan uang tunai sebagai tanda penghargaan. Terkait Kegiatan UPSUS SIWAB, Berdasarkan data laporan UPSUS SIWAB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 24 November 2017, Realisasi Kumulatif IB sebanyak 1.081 ekor, dengan target tahunan sebanyak 2.004 ekor atau sebesar 53,94%. Adapun untuk data kebuntingan dapat dilaporkan bahwa realisasi kumulatif ternak sapi yang bunting s/d 24 November sebanyak 1.314 ekor, dari target tahunan  sebesar 1.182 ekor atau sebesar 111.17%.