PANGKALPINANG— Menteri Pertanian (Mentan) Dr Syahul Yasin Limpo (SYL) mengatakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) kemungkinan akan segera diakhiri pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mentan SYL saat memimpin Rapat Koordinasi Kebijakan Sawit/CPO secara daring bersama sejumlah asosiasi pengusaha dan petani sawit serta para kepala dinas yang membidangi perkebunan dari seluruh provinsi di tanah air, Senin (16/05/2022).
Ikut hadir Sekretaris Jenderal Kementan Dr Ir Kasdi Subagyono MSc, Direktur Jenderal Perkebunan Ir Ali Jamil MP PhD dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Romdhoni SP MM.
“Dalam beberapa hari ini sudah ada sinyal-sinyal dari pemerintah tertutama dari presiden untuk ekspor itu akan segera dibuka,” kata Mentan SYL saat membuka rakor.
Sepanjang rakor berlangsung memang mengemuka usulan dari peserta agar pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Pasalnya sejak larangan itu diberlakukan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik petani swadaya dibeli murah oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Bahkan ada sejumlah PKS yang menolak TBS petani dengan alasan daya tampung pabrik telah penuh.
“Kita bersama-sama mengatasi masalah ini dan tentunya memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden supaya larangan ekspor CPO ini segera bisa dicabut. Saya sangat yakin begitu ada sinyal bahwa CPO boleh ekspor lagi kemudian pembeli CPO bisa yakin untuk membeli CPO maka harga TBS berangsur akan berubah kembali ke harga pasar yang normal,” kata Wakil Ketua Umum II Bidang Urusan Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Susanto.
Namun Mentan SYL juga minta PKS untuk tetap menyerap TBS petani. Menurutnya tidak ada alasan pabrik menolak TBS petani meski CPO dilarang ekspor.
“PKS harus bisa terima (TBS petani). Kalau tidak nanti ada lagi alasan, ada lagi alasan. Gubernur sekali-sekali ancam juga itu (PKS). Mereka sudah lama sekali untung di situ kok,” tegas Mentan SYL.
Mentan SYL mengatakan larangan ekspor CPO sawit beberapa pekan lalu imbas dari kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Namun dengan semakin membaiknya kondisi minyak goreng saat ini maka Mentan SYL akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk mengusulkan pencabutan larangan ekspor CPO.
“Tapi kasih saya penguatan (dukungan dan alasan saat menghadap presiden). Jangan lagi ada orang lain yang manuver. Oleh karena itu buat komitmen bersama antara Dirjen (Perkebunan), Pemda bersama asosiasi mewakili stakeholders untuk mengatakan seperti apa yang seharusnya. Nanti saya bawa itu (kepada presiden) dan itu yang menjadi pegangan saya,” tandasnya.
